Puslit Setjen DPR RI, kunjungi Mako Kamla Zona Maritim Barat

BATAM,SempenaNews.com — Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Laksma Bakamla Hadi Pranoto, S.Sos., M. Si.(Han).,sambut baik kunjungan Puslit Setjen DPR RI. Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si., dan Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si., sebagai Peneliti Utama Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bidang masalah hubungan Internasional, yang berlangsung di ruang rapat lt. 1 Markas Komando (Mako) Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Jl. Jalan RE Martadinata No. 16, Tj. Pinggir, Kec. Sekupang, Kota Batam, pada Selasa (30/3/21).

Dalam pertemuan tersebut, Laksma Bakamla Hadi Pranoto, S.Sos., M.Si.(Han)., berkesempatan menjelaskan Peran Zona Maritim Barat Bakamla RI dan Rencana Pengembangan Kemampuan 2021 yang terbagi dalam tiga ulasan yakni, Keamanan laut wilayah kerja Zona Maritim Barat, kondisi dan tantangan Kantor Kamla Zona Maritim Barat dalam menjalankan tugas operasional dalam mengamankan wilayah kerja dengan keterbatasan dan rencana pengembangan kinerja Kantor Kamla Zona Maritim Barat tahun 2021.

Hal itu dijelaskan pada penjabaran pertama Laksma Bakamla Hadi Pranoto mengatakan aspek keamanan laut, pelanggaran tertinggi terjadi dalam bidang IUUF diikuti dengan penyelundupan dari perbatasan.

LeBnih lanjut Pranoto menyebutkan bahwa, diperkiraan ancaman tahun 2021 berdasarkan analisa ancaman menunjukkan keragaman potensi ancaman di beberapa lokasi operasi Kantor Kamla Zona Maritim Barat antara lain, perbatasan natuna, selat malaka, perairan perbatasan Malaysia dan Singapura.

Diwilayah perbatasan Negara tetangga didominasi penyelundupan seperti narkoba, komoditas dan orang. “Illegal fishing juga masih terjadi di wilayah perbatasan seperti Natuna Utara,” kata Laksma Bakamla Hadi Pranoto.

Sementara yang kedua, Laksma Bakamla menjelaskan kondisi dan tantangan Kantor Kamla Zona Maritim Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai Indonesia Coast Guard. Saat ini Kantor Kamla Zona Maritim Barat memiliki kekuatan sarana patroli 4 kapal berukuran besar dan 12 berukuran kecil, ini masih jauh dari ideal.

Hal tersebut menjadi hambatan dalam mengkover wilayah kerja Zona Maritim Barat. Maka upaya yang dilakukan saat ini adalah menggelar operasi Bersama dengan stakeholder terutama daerah Natuna Utara. Kapal patroli Bakamla RI secara bergantian mengamankan perairan Natuna Utara Bersama TNI AL dan PSDKP, bahkan terkadang melaksanakan operasi bersama. Kemudian, hambatan yang begitu besar adalah Kantor Kamla Zona Maritim Barat belum memiliki kewenangan sebagai penyidik dan upaya yang dilakukan adalah terus berkoordinasi ketat dengan para penyidik berwenang dalam penindakan,” tutur Laksma Bakamla Hadi Pranoto.

“Sedangkan terkait tantangan dari luar, regulasi keamanan maritim belum optimal, sistem informasi keamanan laut belum terintegrasi dan eskalasi ancaman pelanggaran wilayah yang meningkat di Laut Natuna Utara,”ujar Laksma Bakamla Hadi Pranoto.

Penjabaran Ketiga, Laksma Bakamla Hadi Pranoto menjelaskan rencana peningkatan kapasitas dan kemampuan personel Kantor Kamla Zona Maritim Barat tahun 2021 dengan pelatihan kemampuan personel. Selain itu juga, rencana pembangunan sarana Pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 ini yang akan dibangun dikawasan Pangkalan Armada Batam. Rencana jangka panjang, juga ada pembangunan kantor utama Zona Maritim Barat di kawasan strategis yang nantinya semua kapal patroli Bakamla RI dapat sandar dan melaksanakan perbaikan di kawasan tersebut.

Terakhir, Laksma Bakamla Hadi Pranoto menyampaikan capaian Kantor Kamla Zona Maritim Barat di tahun 2020 yakni menangkap KIA Malaysia oleh KN Bintang Laut-401, KIA Vietnam oleh KN Dana-323, menangkap kapal bawa BBM illegal oleh KN P. Marore-322 dan yang terbesar adalah menangkap super Tanker MT. Horse dan MT. Frea yang melaksanakan kegiatan illegal BBM.

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si., mengapresiasi atas capaian kerja Kantor Kamla Zona Maritim Barat dalam menjalankan tugas pokoknya dan hambatan yang dialami terutama kewenangan sebagai penyidik akan menjadi bahan penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI untuk diusulkan ke Komisi I DPR RI mendorong disusunnya kembali Omnibus Law tentang Keamanan Laut.

Turut serta dalam rombongan DPR RI yakni Rizki Roza, S.Ip., M.Si., Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si., dan Ziyad Falahi, S. Hub.Int.,M.Si. Hadir pula mendampingi Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Kepala Bidang Operasi Kolonel Bakamla Djoko Wahyu Utomo, S.E., M.H., Kepala Bidang Inhuker Kolonel Bakamla Joni Junaidi, A.Pi., S.Pi.,M.Si., Kepala Pangkalan Armada Batam Kolonel Bakamla Golkariansyah, S.E., M.Tr.Hanla, Kasubbid Patroli Kamla Letkol Bakamla Perdin Saragih, S.E., Kasubbid Penyelenggaraan Reaksi Cepat Laut Letkol Bakamla Puadi Hasani, S.T., dan Kepala SPKKL Batam Mayor Bakamla Halilintar, S.T.,M.T.

Herman.