Industri Media “mati suri”, SMSI Kepri Desak Pemerintah di Kepri Transparan soal Anggaran Iklan OPD

BATAM,sempenanews.con – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemorov) Kepri, Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kepri untuk lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran publikasi.

Keterbukaan ini dinilai krusial, terutama menyangkut standarisasi satuan harga iklan dan advertorial di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tuntutan tersebut menjadi poin utama dalam gagasan yang diusung SMSI Provinsi Kepri melalui “Gerakan Beriklan di Media Online Lokal, Meningkatkan Literasi Pembangunan”.

Gerakan ini lahir sebagai respons atas kondisi industri media lokal yang kian terpuruk, akibat hantaman ekonomi dan minimnya pendapatan dari sektor periklanan.

Ketua SMSI Provinsi Kepri, Rinaldi Samjaya, mengungkapkan, mayoritas perusahaan pers lokal saat ini sedang berada di fase kritis. Kurangnya alokasi iklan dari instansi pemerintah maupun sektor swasta  menjadi pemicu utama.

“Kita melihat faktor ekonomi yang sedang lambat pertumbuhannya. Di sisi lain, perkembangan media lokal saat ini bisa dibilang hidup segan, mati pun tak mau,” ujar Rinaldi yang juga Ketua Pokja News Room Jaksa Garda Desa Provinsi Kepri, Kamis (27/8/2026).

Aldi menjelaskan, setiap OPD pada dasarnya memiliki pos anggaran tersendiri untuk publikasi. Namun, SMSI menemukan ada ketimpangan dan ketidakjelasan mekanisme kerja sama, serta perbedaan satuan harga iklan antar-dinas.

“Artinya, satuan harga di tiap dinas itu berbeda. Apa yang menjadi indikator penilaian mereka? Bagaimana standarisasi untuk media lokal dan bagaimana untuk media nasional?” cecar Aldi.

Oleh karena itu, SMSI Provinsi Kepri, meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi dasar penetapan harga publikasi tersebut agar lebih jelas, adil, dan transparan bagi seluruh pemilik perusahaan media.

Lebih lanjut, Aldi memaparkan, media siber di era digital tidak boleh lagi dipandang sebelah mata dan dibatasi oleh sekat wilayah geografis. Sifat media online yang tanpa batas, membuat jangkauannya menembus skala global.

“Siber ini tidak skala cuma lokal dan nasional, tapi secara global. Pembacanya pun global. Potensinya sangat besar sebagai sarana publikasi pemerintah maupun promosi dunia usaha, dan itu butuh dukungan,” tegasnya.

Aldi berharap pemerintahan se-Provinsi Riau, dapat membangun sinergi yang nyata dengan perusahaan media lokal.

Menurutnya, serapan anggaran publikasi yang sehat tidak hanya menjamin keberlangsungan perusahaan pers, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan para jurnalis dan pekerja media di dalamnya.

Ia memperingatkan, tanpa ada intervensi positif dan dukungan dari pemerintah daerah serta sektor swasta, perputaran ekonomi kreatif di sektor informasi akan mandeg, dan media lokal perlahan akan gulung tikar.

“Kalau tidak ada dorongan dari pemerintah daerah ataupun pihak swasta, perlahan-lahan perusahaan media lokal akan mati. Dukungan ini harus menjadi sinergi baru untuk perusahaan pers di lokal,” pungkas Aldi. ***