Sejarah yang Tidak Terpuji Jika Terjadi Wakil Presiden Mundur atau Dimakzulkan

Oleh: Arianto Pandiangan

Pemimpin Redaksi Koran Sempena

Tanjungpinang,sempenanews.com – Indonesia pada prinsipnya berdiri di atas konstitusi yang bermartabat dan bermoral. Negara hadir dan bertanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, berdasarkan butir-butir Pancasila sebagai ideologi negara. Itulah janji yang kita pegang sejak Republik ini berdiri.

Secara akademis, Pancasila bukan sekadar simbol. Pancasila adalah (staatsfundamentalnorm) norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di dalamnya terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ketika nilai-nilai itu diabaikan oleh elite politik, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan publik, melainkan legitimasi moral negara itu sendiri.

Namun di era modern saat ini, terjadi peristiwa yang mencederai hati rakyat. Rakyat yang tulus menaruh harapan kepada pemimpin negeri, bahkan rela menghentikan aktivitasnya hanya untuk menyampaikan hak suaranya pada masa pemilihan presiden, demi memimpin Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai ratusan juta orang.

Kini, di tengah harapan itu, justru muncul wacana pemakzulan atau pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Negara Republik Indonesia. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, sejarah ini akan menjadi catatan baru bagi seluruh elemen masyarakat. Catatan yang tidak terpuji.

Dalam perspektif ketatanegaraan, jabatan Wakil Presiden bukanlah jabatan pelengkap. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Keduanya dipilih dalam satu paket oleh rakyat, dalam satu legitimasi demokratis. Karena itu, setiap upaya untuk memberhentikan Wakil Presiden di luar mekanisme konstitusional yang ketat, harus dipandang sebagai persoalan serius bagi demokrasi, bukan sekadar manuver politik sesaat.

Gibran dan Beban yang Dipikul Rakyat

Wacana ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak awal pencalonannya hingga hari ini, nama Gibran selalu menjadi pusat perdebatan. Ada yang menilai kehadirannya sebagai simbol regenerasi dan representasi anak muda. Ada pula yang mempersoalkan proses politik yang mengantarkannya ke kursi wakil presiden.

Perdebatan itu, suka atau tidak, kini berubah menjadi beban psikologis dan politik bagi rakyat.

Rakyat di bawah tidak sedang memperdebatkan teori konstitusi. Rakyat sedang merasakan langsung dampak dari ketidakstabilan di atas. Ketika wacana pengunduran diri Gibran terus bergulir di ruang publik, di media sosial, di warung kopi, hingga di ruang-ruang rapat elite, yang muncul di masyarakat adalah kegelisahan.

Rakyat bertanya dengan bahasa yang sederhana: _Kalau pemimpin saja tidak baik-baik saja, bagaimana nasib kami?_

Pertanyaan itu sangat beralasan. Karena saat ini, kondisi yang dialami rakyat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saya merasakannya sendiri di Tanjungpinang.

Beberapa hari lalu, saya bertemu Ibu Minta di Pasar Bintan Centre. Sambil memilah dagangannya, dia bercerita dengan nada lelah. Katanya, harga bahan pokok kini tidak menentu. Hari ini naik, besok naik lagi. Cabai, bawang, beras, minyak, semua berubah-ubah. “Kami ini mau jualan pun bingung mau ambil untung berapa, Pak. Kalau kemahalan, orang tidak jadi beli. Kalau murah, kami yang rugi,” ujarnya.

Itulah suara rakyat yang sesungguhnya. Bukan suara dari ruang seminar, bukan dari studio televisi, tapi dari pasar.

Hal yang sama saya dengar dari dunia pendidikan. Seorang siswi SMP Negeri 4 di Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, bernama Anggita, menyampaikan dengan polos kepada saya, “MBG, gak dibagi katanya gak ada anggarannya.”

Kalimat pendek itu, jujur saja, menampar kita semua. Anak sekecil itu sudah harus memahami bahasa anggaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Pemerintah Prabowo itu kini gonjang-ganjing, bahkan ada yang terhenti di beberapa sekolah di tanah air yang sangat kita cintai ini. Di saat anak-anak seharusnya belajar dengan perut kenyang, mereka justru harus mendengar alasan tidak ada anggaran.

Di pasar, harga kebutuhan pokok naik. Di desa, petani mengeluhkan pupuk dan harga gabah. Di kota, para pedagang kecil mengeluh dagangannya sepi. Para buruh dan pekerja honorer dihantui ketidakpastian.

Inilah ironi yang paling menyakitkan. Di saat rakyat sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup, elite politik justru sibuk dengan wacana mundur-munduran dan makzul-memakzulkan.

Jika Gibran akhirnya mundur, atau dipaksa mundur melalui mekanisme pemakzulan, dampaknya tidak akan berhenti di Istana. Dampaknya akan merembet ke stabilitas ekonomi, ke kepercayaan investor, ke psikologi pasar, dan yang paling utama, ke kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.

Rakyat yang sudah kecewa akan semakin apatis. Rakyat yang sudah sulit akan semakin merasa ditinggalkan. Dan ketika rakyat sudah apatis, itu adalah bahaya terbesar bagi sebuah republik. Karena demokrasi hanya bisa hidup jika rakyat masih percaya bahwa suaranya ada artinya.

Karena itu, persoalan Gibran bukan lagi sekadar persoalan pribadi atau persoalan satu keluarga politik. Ini sudah menjadi persoalan kebangsaan. Apakah kita akan menyelesaikan perbedaan politik dengan cara-cara konstitusional yang bermartabat, atau dengan cara-cara yang akan dicatat sejarah sebagai preseden buruk?

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bangsa tidak hanya bersifat politik, melainkan juga bersifat struktural. Ketika kebijakan publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan dan gizi anak, tidak berjalan konsisten, maka yang muncul adalah krisis kepercayaan. Rakyat tidak lagi bertanya soal siapa yang berkuasa, melainkan soal apakah negara masih hadir untuk mereka.

Untuk itu, perlu kebijakan yang konkret dilakukan Presiden Indonesia, untuk mengayomi dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang pada saat ini sangat sulit. Dapat kita sebutkan, saat ini kita sedang mengalami krisis moral dan ekonomi secara bersamaan.

Krisis moral itu bukan tanpa bukti. Hal ini terjadi ketika kepala negara saja dapat disadap tanpa ada benteng pembatasan melalui aparat dan lembaga-lembaga yang dibiayai uang rakyat. Wewenang dimanfaatkan untuk mengintai rencana dan pembicaraan pemimpin tanpa ada batas.

Dalam negara hukum, penyadapan terhadap pejabat negara tanpa dasar hukum yang sah adalah pelanggaran terhadap prinsip _due process of law_ dan hak atas privasi yang dijamin konstitusi. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka negara tidak lagi bekerja berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan kekuasaan yang tanpa kontrol. Inilah yang dalam teori politik disebut sebagai degradasi moral institusi.

Sebagai warga Indonesia, jujur saja saat ini kita merasa “ngeri, ngeri, ngeri, dan sangat mengerikan kondisi Indonesia.”

Pertanyaannya, mau dibawa ke mana republik ini?

Jika konflik di puncak kekuasaan terus dibiarkan menjadi tontonan, yang menjadi korban bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden. Yang menjadi korban adalah rakyat di bawah, seperti Ibu Minta di Pasar Bintan Centre yang bingung menentukan harga, dan seperti Anggita di SMP Negeri 4 yang menunggu MBG yang tak kunjung datang.

Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling keras berteriak. Sejarah akan mencatat siapa yang paling bertanggung jawab menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan.

Presiden harus tampil sebagai negarawan, bukan sekadar sebagai kepala pemerintahan. Hentikan kegaduhan. Kembalikan marwah konstitusi. Tunjukkan kepada rakyat bahwa pemimpin yang mereka pilih masih memiliki moral, masih memiliki empati, dan masih memikirkan perut rakyatnya, bukan hanya kursi kekuasaan.

Karena jika Wakil Presiden mundur atau dimakzulkan dalam situasi ekonomi dan moral seperti ini, itu bukan sekadar pergantian pejabat. Itu adalah luka sejarah bagi demokrasi Indonesia.

Dan luka itu, akan lama sembuh.

Tanjungpinang, 12 November 2026