Diduga Jadi Jalur Barang Tanpa Dokumen, Pelabuhan “Tikus” di Belakang Bakamla Barelang Disorot
2 min read
BATAM – SEMPENANEWS.COM- Aktivitas bongkar muat barang di sebuah pelabuhan kecil yang berada di belakang Kantor Bakamla RI Zona Barat, percis di Jembatan 4 Barelang, Batam, kini menjadi sorotan publik.
Lokasi tersebut diduga kerap digunakan sebagai akses keluar masuk barang yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Dugaan itu muncul dari keterangan warga dan narasumber di lapangan yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada beberapa hari belakangan ini, aktivitas ini berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB, dan tim menemukan aktivitas kendaraan boks yang keluar masuk menuju arah pelabuhan tersebut.
Menurut narasumber, aktivitas itu berlangsung hampir setiap hari, bahkan disebut lebih intens pada malam hari, sekitar pukul 21.00 WIB hingga 00.00 WIB. Dalam satu malam, ia mengklaim ada sekitar enam unit mobil boks yang masuk ke area pelabuhan.
“Kalau sore sampai malam, sering ada mobil boks masuk. Kadang ada juga mobil pribadi yang ikut mengawal di depan atau belakangnya,” ujar narasumber tersebut kepada tim di lokasi.
Narasumber itu juga menduga, barang yang dibawa berupa rokok tanpa pita cukai, suku cadang kendaraan, barang elektronik, hingga paket jasa titip (jastip). Ia bahkan menduga adanya manipulasi dalam daftar muatan atau manifes barang.
Namun, hingga berita ini diturunkan, dugaan tersebut belum dapat dibuktikan secara independen oleh redaksi. Redaksi belum melihat langsung isi muatan di dalam mobil boks yang dimaksud, dan belum memperoleh dokumen resmi terkait kegiatan tersebut.
Dalam keterangan lanjutan, narasumber menyebut kegiatan itu diduga dikendalikan oleh seorang pengusaha berinisial AE, dengan pengurus lapangan berinisial BR. Redaksi menegaskan, informasi mengenai inisial tersebut masih sebatas keterangan narasumber dan belum terverifikasi, serta belum ada konfirmasi dari pihak yang disebutkan.
Redaksi Sempenanews.com memandang perlu adanya klarifikasi dan penindakan tegas dari aparat penegak hukum. Koordinasi antara Bea Cukai Batam, Polresta Barelang, dan Polda Kepulauan Riau dinilai penting agar dugaan ini tidak berlarut-larut dan merugikan keuangan negara.
Diketahui, penyelundupan barang tanpa dokumen kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pelaku dapat diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp5 miliar, disertai penyitaan barang bukti.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Bea Cukai Batam, Polresta Barelang, Polda Kepri, serta pihak Bakamla RI Zona Barat untuk mendapatkan penjelasan yang berimbang.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Panjuli Arianto Pandiangan
