Usulkan SMSI Jadi Penyelenggara HPN 2027, Firdaus Sebut Dirinya Diberhentikan dari PWI Tanpa Pemeriksaan

JAKARTA, sempenanews.com – Pemberhentian Firdaus sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memunculkan perbedaan pandangan antara Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkait proses penjatuhan sanksi dan wacana penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Diketahui Umum Bahwa Firdaus, yang menjabat Ketua Umum SMSI, mengklaim tidak menjalani tahapan pemeriksaan sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan.

“Saya tidak pernah diperiksa, tidak pernah dimintai keterangan, tidak pernah disidang, tidak pernah mendapat peringatan,” ujar Firdaus, mengutip pengalamannya atas proses tersebut, ujarnya.

Namun yang menjadi Pernyataan itu disampaikan menyusul terbitnya Surat Keputusan DK PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 tentang pemberhentian dirinya sebagai anggota PWI. Sebelum keputusan tersebut, Firdaus tercatat sebagai anggota Dewan Penasihat PWI.

SMSI Sampaikan Aspirasi Penyelenggaraan HPN 2027

Polemik ini berkaitan dengan aspirasi SMSI agar organisasi perusahaan media siber tersebut mendapat kesempatan menjadi penyelenggara HPN 2027. Gagasan tersebut disampaikan dalam konteks wacana penyelenggaraan HPN secara bergiliran dengan melibatkan konstituen Dewan Pers.

Ketua DK PWI Pusat, Atal S. Depari, dalam Rapat Silaturahmi DK-DKP PWI se-Indonesia secara hybrid pada Selasa (27/10/2026), menyatakan bahwa keputusan terhadap Firdaus tidak didasarkan semata-mata pada perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN.

Menurut Atal, penilaian DK berkaitan dengan kepatuhan anggota terhadap AD/ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW), dan Peraturan Organisasi (PO) PWI.

“Kita tidak melihat Firdaus dalam kapasitas sebagai Ketum SMSI yang menggagas wacana pelaksanaan HPN dilakukan bergiliran, tapi tetap dalam koridor yang bersangkutan sebagai anggota PWI yang notabene menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat,” kata Atal.

Atal juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut disepakati oleh tujuh pengurus DK PWI Pusat dan dinyatakan final serta mengikat, menurut versi DK.

SMSI Pertanyakan Dasar Waktu Pemberlakuan Aturan

Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menyampaikan pandangan berbeda terkait dasar penjatuhan sanksi. Menurut Makali, perlu ada penjelasan mengenai hubungan antara waktu tindakan yang dipersoalkan dan waktu berlakunya aturan organisasi.

Makali menyebut, sambutan terkait permohonan SMSI disampaikan pada acara penyerahan Anugerah SMSI pada 18 Juni 2026, sementara PO HPN PWI yang dirujuk ditetapkan pada Juli 2026. Atas dasar itu, ia mempertanyakan apakah aturan tersebut dapat diberlakukan terhadap tindakan yang terjadi sebelumnya.

“Jika Firdaus diberhentikan karena menyampaikan permohonan SMSI sebagai penyelenggara dalam sambutannya pada acara penyerahan Anugerah SMSI 18 Juni 2026, sementara PO HPN PWI ditetapkan bulan Juli 2026, kemudian Firdaus diberhentikan berdasarkan PO HPN, muncul pertanyaan, apakah boleh PO tersebut berlaku surut?” ujar Makali.

Makali juga menjelaskan bahwa surat permohonan SMSI kepada Dewan Pers ditandatangani bersama oleh Firdaus selaku Ketua Umum dan dirinya selaku Sekretaris Jenderal SMSI. Ia mempertanyakan mengapa dirinya tidak dimintai klarifikasi apabila persoalan tersebut berkaitan dengan surat tersebut.

Selain itu, Makali menyebut dirinya yang menghadiri pertemuan pembahasan HPN bersama anggota dan konstituen Dewan Pers pada 30 September 2026, bukan Firdaus. Ia pun mempertanyakan hal tersebut.

“Jika pemberhentian Firdaus dianggap menyudutkan atau mempermalukan delegasi PWI pada pertemuan pembahasan HPN dengan anggota Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers 30 September 2026, Firdaus tidak hadir. Yang hadir itu saya selaku Sekjen SMSI, bukan Firdaus. Saya sebagai anggota PWI, mengapa saya tidak diminta klarifikasi dan dipanggil untuk dimintai keterangan?” kata Makali.

Hingga berita ini diturunkan, https://sempenanews.com belum memperoleh tanggapan tambahan dari DK PWI Pusat atas pertanyaan mengenai kronologi dan proses klarifikasi yang disampaikan Makali tersebut.

*DK PWI Sebut Ada Pelanggaran Aturan Organisasi*

Wakil Ketua DK PWI Pusat, Herbert Timbo Siahaan, menyatakan bahwa DK tidak bermaksud melarang SMSI menyampaikan usulan penyelenggaraan HPN. Menurut Herbert, SMSI memiliki hak menyampaikan aspirasi.

Namun, ia menegaskan bahwa sanksi dijatuhkan kepada Firdaus dalam kapasitasnya sebagai anggota dan pengurus PWI karena DK menilai yang bersangkutan melanggar aturan organisasi.

“Tak ada keinginan kita untuk melarang usulan SMSI, itu hak mereka. Tapi yang kita sanksi adalah Firdaus sebagai anggota PWI, karena dalam kapasitas sebagai anggota dan pengurus PWI Pusat yang bersangkutan sudah melanggar AD/ART, KEJ, KPW dan PO PWI,” ujar Herbert.

Sekretaris DK PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menyampaikan hal senada. Ia menyatakan bahwa pemberhentian tersebut dijatuhkan karena DK menilai Firdaus melakukan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi.

Ia merujuk Peraturan Organisasi Nomor 113. PLP/PP-PWI/X/2026 tentang penyelenggaraan HPN, representasi organisasi, dan konflik kepentingan organisasi.

Dalam ketentuan yang dikutip DK, Pasal 8 ayat (1) mengatur kewajiban pengurus PWI Pusat menjaga nilai historis, marwah, dan keberlangsungan penyelenggaraan HPN.

Pasal 14 ayat (1) menyebut anggota PWI yang merangkap jabatan pada organisasi lain tetap wajib menjaga loyalitas terhadap PWI. Ayat (3) mengatur kewajiban anggota menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persepsi benturan kepentingan antara PWI dan organisasi lain.

Pasal 15 juga memuat larangan bagi anggota yang menduduki jabatan strategis pada organisasi lain untuk mengajukan perubahan terhadap program strategis organisasi tanpa melalui mekanisme internal serta melakukan tindakan yang menurut DK merugikan martabat dan kewibawaan PWI.

DK PWI Pusat menyatakan bahwa keputusan pemberhentian telah melalui kajian, analisis, dan mekanisme organisasi. Dalam rapat silaturahmi DK-DKP PWI se-Indonesia, para ketua dan sekretaris DKP yang hadir disebut menyampaikan dukungan terhadap keputusan tersebut.

Lampung Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah HPN 2027

Sebelum polemik tersebut, PWI telah menetapkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 077-PLP/PP-PWI/IV/2026 tertanggal 22 April 2026.

PWI Lampung kemudian membentuk panitia besar HPN-Porwanas 2027 pada 24 Juni 2026. Selanjutnya, rapat pleno Pengurus PWI Pusat pada 26 Agustus 2026 menetapkan pembentukan panitia pelaksana HPN 2027 di Lampung dengan Marthen Selamet Susanto, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PWI Pusat, sebagai ketua panitia.

Penetapan Lampung sebagai tuan rumah menjadi dasar persiapan organisasi untuk menyelenggarakan agenda tahunan insan pers tersebut. Sementara itu, aspirasi SMSI mengenai kesempatan menjadi penyelenggara HPN menjadi salah satu pokok yang diperdebatkan dalam perkara Firdaus.

*Firdaus: Saya Mahfum dan Ikhlas*

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Firdaus menyatakan menerima keputusan DK PWI Pusat. Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukannya merupakan bagian dari perjuangan SMSI untuk memperoleh kesempatan berkontribusi dalam penyelenggaraan HPN.

“Jika pemberhentian saya sebagai anggota PWI karena permohonan kami sebagai Ketua Umum SMSI yang disampaikan kepada Dewan Pers untuk berfastabiqul khairat menjadi penanggung jawab HPN dianggap Dewan Kehormatan PWI melanggar AD/ART, Kode Etik, Kode Perilaku Wartawan, dan PO HPN, serta perbuatan saya dianggap telah melampaui standar nilai moral PWI, saya mahfum dan ikhlas,” kata Firdaus.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada DK PWI Pusat atas keputusan yang telah dijatuhkan.

Menurut Firdaus, keputusan tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya mengejutkan. Ia mengaku telah menyampaikan jawaban tertulis sebelumnya dan kini memilih menerima ketetapan organisasi.

“Ketetapan ini saya terima dengan kelapangan dada, terlebih karena langkah pemberhentian ini murni berpangkal dari prinsip perjuangan organisasi, bukan akibat cideranya nilai moral, pelanggaran tindak pidana, ataupun pengingkaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam karya pemberitaan,” ungkapnya.

Firdaus juga menyatakan bahwa dirinya bersyukur apabila perkara tersebut semata-mata berkaitan dengan perbedaan prinsip dan aturan organisasi.

*Perbedaan Pandangan Belum Selesai*

Pemberhentian Firdaus memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara DK PWI Pusat dan SMSI mengenai batas loyalitas anggota, kewenangan organisasi, serta ruang bagi konstituen Dewan Pers untuk mengusulkan penyelenggaraan HPN.

DK PWI Pusat berpandangan bahwa tindakan Firdaus perlu dinilai berdasarkan kewajiban dan aturan yang mengikatnya sebagai anggota PWI. Sebaliknya, Firdaus dan Makali Kumar menyoroti proses penjatuhan sanksi serta hubungan antara waktu tindakan yang dipersoalkan dan pemberlakuan peraturan organisasi.

Dengan demikian, persoalan ini bukan hanya menyangkut pemberhentian seorang anggota PWI, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pemeriksaan internal dan penerapan aturan organisasi dalam kasus yang berkaitan dengan aspirasi organisasi lain. Penulis: Arianto